Evaluasi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan E-Goverment di Pemerintahan Kota Batu

Penulis

  • Admaja Dwi Herlambang Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
  • Mochamad Chandra Saputra Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
  • Ridho Fadhlurrahman Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.25126/jtiik.2019661322

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan e-government di Pemerintah Kota Batu dengan melakukan studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informasi; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda); dan Dinas Pertanian Kota Batu. Penilaian dilakukan menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) yang terdiri dari lima variabel pengukuran, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan alat pengukuran berupa kuesioner, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penilaian, penerapan e-government di Dinas Kominfo, Bapelitbangda, dan Dinas Pertanian berada pada kategori Kurang. Hasil evaluasi merekomendasikan bahwa prioritas utama yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat adalah variabel kebijakan, infrastruktur, dan perencanaan.

 

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of e-government in Kota Batu Government by conducting case studies at the Communications and Information Department; Regional Development Planning, Research and Development Department (Bapelitbangda); and Agriculture Department. The assessment was conducted using the Indonesian e-government Ranking Framework (PeGI) consisting of five measurement variables, namely policy, institutional, infrastructure, application, and planning. The research approach used is qualitative with questionnaires, interviews, and observations as measurement tools. Based on the assessment, the implementation of e-government in the Communications and Informatics Department, Bapelitbangda, and the  Agriculture Department categorized as Less. The evaluation results recommend that the main priorities that need to be improved in the near future are policy, infrastructure, and planning variables.


Downloads

Download data is not yet available.

Referensi

AJI, A.P., 2017. Perwali Nomor 63 Tahun 2017 Sebagai Evaluator Sakip. [online], tersedia di: http://website.batukota.go.id/berita-2280-perwali-nomer-63-tahun-2017-sebagai-evaluator-sakip- [Diakses pada 5 Juni 2018]

ALUSI, F. & SENSUSE, D.I., 2014. Penyusunan Strategi E-government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan E-government Indonesia (PEGI) Di Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. Journal of Information Systems. Volume 10, Issue 1, April 2014. Universitas Indonesia. Depok.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Jakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2001. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Jakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Instruksi Presiden. Jakarta.

RAZAK, A., 2013. Strategi Pengembangan E-government Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan E-government Indonesia (PeGI): Studi Kasus Kementerian Pertanian Indonesia. Tesis. Fakultas Ilmu Komputer. Universitas Indonesia. Depok.

Diterbitkan

02-12-2019

Terbitan

Bagian

Ilmu Komputer

Cara Mengutip

Evaluasi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan E-Goverment di Pemerintahan Kota Batu. (2019). Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 6(6), 585-590. https://doi.org/10.25126/jtiik.2019661322